Dirjen PAUD Dikmas Berikan Arahan Diskusi Komisi I

Sawangan-Bogor. Agenda Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2016 pada hari kedua diwarnai dengan hadirnya para pembicara yg memberikan pandangan dan persepsi tentang dunia pendidikan sekaligus memotivasi seluruh peserta Rembuknas.

 Pada sesi kedua selepas rehat, peserta Rembuknas mengikuti diskusi komisi. Untuk Ditjen PAUD Dikmas berada di Komisi I yang membahas tema "PAUD dan Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat".

Dirjen PAUD Dikmas Haris Iskandar memberikan arahan sebagai pengantar diskusi. Dalam arahannya Dirjen di antaranya mengenai upaya membangun pendidikan harus melibatkan masyarakat sebagai ekosistem pendidikan sebagaimana tema Rembuknas, “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah.”

Selain itu, Dirjen juga menyatakan tantangan yang dihadapi PAUD Dikmas yakni SKB yang didorong menjadi satuan pendidikan,   nomor induk dan dapodik (NPSN) , status lembaga, dan akreditasi satuan pendidikan  "Semua itu kita sama-sama diskusikan bersama," ujarnya. (Tim Warta/Pri/KS/Sawangan)

TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN INI TIDAK CAIR?

Assalamu'alaikum wr wb,,,, selamat malam rekan-rekan guru tercinta!!

Malam ini kami akan menyampaikan informasi mengenai pencairan tunjangan profesi guru,,untuk lebih lanjutnya silahkan baca info dibawah ini,,,,,,,

 

Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) masih menjadi persoalan tak terpecahkan. Berdasarkan evaluasi operasional unit layanan terpadu (ULT) Kemendikbud, urusan TPG menjadi pengaduan cukup dominan. Setelah dicek, pemicu persoalannya ada di daerah masing-masing.
 

Setahun terakhir Kemendikbud telah mengoperasikan ULT yang berada di komplek Kemendikbud Jl Sudirman, Jakarta. Hasil evaluasi hingga akhir Desember 2015, total layanan di ULT mencapai 18.185 orang pemohon. ’’Urusan sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) menjadi cukup banyak juga,’’ kata Mendikbud Anies Baswedan.

Anies menjelaskan pemicu macetnya pencairan TPG sangat beragam. Diantaranya adalah pemda selaku instansi pembina kepegawaian para guru-guru PNS, tidak updating data. Contohnya ketika ada proses mutasi guru dari sekolah A ke sekolah B, dinas pendidikan kabupaten/kota tidak segera melaporkan mutasi itu ke Kemendikbud.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, salah satu syarat pencairan TPG adalah kecocokan data penempatan guru. Pencairan TPG akan berhenti ketika data di Kemendikbud masih belum diperbaiki. Untuk itu sebelum datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mengurus TPG, para guru diminta untuk klarifikasi ke dinas pendidikan setempat.

Kalaupun ada guru sudah terlanjur ke Jakarta menanyakan kejelasan pencairan TPG-nya, Anies berpesan kepada operator untuk melayaninya dengan baik. ’’Guru itu datang membawa masalah. Operator ULT harus ikut merasakan masalah itu dan mencari solusinya,’’ katanya.

Anies menganggap keberadaan ULT untuk menampung pengaduan di bidang pendidikan akan tetap dipertahankan. Baginya masalah di dunia pendidikan itu akan terus bermunculan. Dia berharap masalah yang muncul, sifatnya bukan pengulangan. ’’Kalau masalah yang muncul itu-itu saja, berarti ada masalah di sistemnya,’’ ujarnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan urusan pencairan TPG memang belum tuntas sampai sekarang. Dia menjelaskan masalah keterlambatan dan pemotongan pencairan TPG masih kerap dilaporkan para guru di daerah-daerah.

Kedisiplinan dalam pengisian data base guru, menurut Retno sangat menunjang kelancaran pencairan TPG. Dia mengingatkan ketika pemda melakukan mutasi guru, harus segera dilaporkan ke Kemendikbud. ’’Jangan sampai guru dirugikan,’’ jelas dia.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo tetap memperjuangkan supaya TPG bisa dicairkan secara rutin setiap bulan. Baginya TPG idealnya dicairkan rutin seperti gaji. ’’Jangan dirapel tiga bulanan seperti sekarang,’’ katanya.

Bagi guru PNS besaran TPG yang diterima adalah senilai gaji pokok yang berlaku. Sedangkan untuk guru non PNS, nominal TPG dipukul rata Rp 1,5 juta per bulan. Tetapi untuk guru non PNS yang sudah in passing (penyetaraan), maka gajinya disetarakan guru PNS untuk golongan pangkat tertentu.

( Sumber :jawapos.com)

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua amiiin,,,,,

KARTU NUPTK, NRG DAN NISN DALAM SATU APLIKASI

KARTU NUPTK, NRG DAN NISN DALAM SATU APLIKASI

Banyak aplikasi cetak kartu beredar di internet yang merupakan kreatifitas teman-teman OPS untuk saling berbagi dan saling membantu tugas-tugas sebagai OPS. Salah satunya adalah kreasi seorang OPS dari Tabalong, Kalimantan Selatan, Deni Demian Ranoptri.

Satu aplikasi yang dapat membantu tugas OPS mencetak Kartu NUPTK dan NRG dari PTK serta Kartu NISN bagi siswa. Dirancang dalam format excel yang sudah familiar dengan dunia OPS. Pengoperasiannya mudah dan untuk mendapatkannya juga GRATIS. 

PANDUAN CETAK KARTU NUPTK

1. Unduh dulu aplikasinya IKUTI TAUTAN INI
2. Jangan lupa di esktrak karena masih dalam format rar.
3. Buka aplikasinya gunakan user dan pasword di bawah ini user : gurusd.net pasword : gurusd 
4. Pilih menu INPUT DATA NUPTK dan masukkan data PTK yang diminta
5. Untuk melihat hasil input data klik DB NUPTK
6. Setelah selesai input data, pilih tab PRINT dan Klik KARTU NUPTK

PANDUAN CETAK KARTU NISN

Untuk mencetak kartu NISN caranya sama dengan Kartu NUPTK. 

1. Pilih menu INPUT DATA NUPTK dan masukkan data PTK yang diminta
2. Untuk melihat hasil input data klik DB NUPTK
3. Setelah selesai input data, pilih tab PRINT dan Klik KARTU NUPTK
4. Untuk mencetaknya kita tinggal memilih sesuai urutan yang ingin kita cetak dengan klik tombol panah di sisi kanan kartu dan Klik Gambar Printer untuk melihat preview dan mencetaknya.

Untuk anda yang berminat silahkan download melalui link berikut ini