Sidoarjo Bersiap Menjadi Kabupaten Literasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendorong kepada siswa yang ada di kabupaten setempat untuk meningkatkan minat baca demi menambah ilmu pengetahuan yang ada. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Mustain B, Jumat, mengatakan, saat ini budaya membaca di Indonesia masih kurang. "Hasil dari penelitian organisasi dunia UNESCO mengatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah," katanya usai pelaksanaan pemecahan rekor MURI kegiatan Gerakan membaca menulis/literasi oleh 80 ribu siswa beberapa waktu lalu.

Ia mengemukakan, saat ini pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan membaca kepada para siswa di Kabupaten Sidoarjo. "Kegiatan ini hanya gebyar saja, tetapi riilnya nanti ada di sekolah untuk menggiatkan budaya membaca di sekolah-sekolah," katanya. Ia mengemukakan, pihaknya akan berupaya menggerakkan budaya membaca masyarakat Sidoarjo khususnya pelajar Sidoarjo. "Salah satunya dengan diselenggarakan kegiatan kali ini sebagai langkah awal menggelorakan budaya membaca. Dinas Pendidikan Sidoarjo telah menyiapkan anggaran untuk membangkitkan budaya literasi tahun ini," katanya. Ia mengatakan, melalui kegiatan kali ini akan menjadikan Kabupaten Sidoarjo berbudaya literasi di setiap lembaga. 

 "Selain itu diharapkannya budaya membaca akan terjangkit pada setiap generasi muda Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Dalam mewujudkan kabupaten literasi, Dinas Pendidikan Sidoarjo juga menggandeng USAID PRIORITAS untuk merumuskan konsep kabupaten literasi yang ideal dan sesuai itu seperti apa. Dijelaskan oleh Tirto Adi, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo, USAID PRIORITAS selama ini telah memiliki pengalaman dalam pengembangan budaya baca di sekolah-sekolah mitra mereka di Sidoarjo dan Jawa Timur. Untuk itu, bekerjasama dengan USAID PRIORITAS merupakan langkah yang tepat agar kabupaten literasi di Sidoarjo dapat segera terwujud.

USAID sendiri telah melaksanakan budaya baca di Sidoarjo sejak 2005 melalui program USAID Decentralized Basic Education (DBE). Selain memberikan hibah buku, sekolah mitra dibawah naungan USAID DBE juga diberikan pelatihan tentang budaya baca. Hasilnya, di seluruh sekolah mitra USAID DBE telah memiliki pojok baca di kelas-kelas. Di beberapa sekolah juga telah menerapkan program membaca senyap 15 menit yang selama ini gencar disampaikan oleh pemerintah. Tidak itu saja, hasil karya siswa berupa cerpen, puisi, hingga buku telah berhasil diterbitkan. Untuk itu sekolah-sekolah yang telah menerapkan budaya baca kedepan akan menjadi sekolah model literasi di Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ajakan sekaligus contoh untuk gemar membaca. 

"Melalui program gerakan gemar membaca kali ini kami ingin masyarakat Sidoarjo khususnya siswa siswi Sidoarjo ke depan gemar membaca," katanya. menurutnya membaca perlu selektif tidak hanya sekedar membaca tetapi perlu dicermati isi bacaan tersebut. 

"Bacaan yang baik adalah bacaan yang membangkitkan semangat untuk belajar. Selain itu dapat memberikan wacana dalam menambah ilmu pengetahuan. Dengan membaca maka bisa mempertanggungjawabkan masa depan bersama," pungkas Sulamul Hadi.

MENTERI ANIES INGIN PERAN DAN POSISI KEPALA SEKOLAH DIUBAH

Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,, Selamat pagi  rekan-rekan guru semua dan salam sejahtera untuk kita semua, pagi ini akan membagikan informasi mengenai,  Saat ini, peran dan posisi Kepala Sekolah (Kepsek) harus diubah sehingga bisa memimpin sekolah dengan baik. Maklum, saat ini peran Kepala Sekolah seakan-akan hanya sekedar guru yang diberi tugas tambahan.

Setidaknya itu yang diungkapkan, Ketua Umum Asosiasi Kepsek Seluruh Indonesia, Cucu Saputra, menurut dia saat ini banyak Kepsek yang bekerja sekedarnya dan tidak memiliki dedikasi tinggi terhadap sekolah.

"Banyak kepsek yang setengah hati menjalankan tugasnya. Padahal tugas utama Kepsek, adalah tugas manajerial," kata Cucu.

Akibatnya, kualitas sekolah yang dipimpinnya pun tak mampu berjalan kencang. Apalagi di saat sekarang ini, dimana Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera bergulir. Pastinya Kepsek harus mampu menciptakan siswa-siswa yang mumpuni.

Hal tersebut mendapat pesetujuan Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, saat ini peran dan posisi Kepala sekolah harus diubah. Karena mereka bukan sekedar guru yang diberi tugas tambahan.

"Saat ini Kepala Sekolah harus diubah peran dan posisinya, supaya bisa menjadi pemimpin di sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),

Anies Baswedan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ya, usai mengajak ratusan Kepala Sekolah berintegritas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Anies juga mengajak kepala sekolah jujur dan memiliki peran besar dalam mencegah korupsi yang bermula dari ketidakjujuran.

"Kalau ini dilakukan maka tidak hanya meredefinisi arti kepsek, tetapi lebih luas karena menyangkut konteks Indonesia," ujar dia lagi.

Selain itu, Anies juga melihat pengembangan kompetensi Kepsek ini bisa dilakukan oleh institusi lain. Artinya, tidak hanya menunggu peran pemerintah. Karena pemerintah hanya berfungsi memberikan standar minimal.

"Pengembangan yang dilakukan harus dijadikan sebagai kesempatan berkarir," tegas dia.

Pada kesempatan tersebut, diundang sebanyak 503 guru dari seluruh Tanah Air. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Sumarna Surapranata, mengatakan para kepsek tersebut berhasil menjaga integritas dengan tidak membiarkan kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Penghargaan kepada kepsek ini akan kami teruskan. Kami berharap para kepsek tetap menjaga integritasnya dengan tidak membiarkan anak-anak mencontek. Bahkan kalau bisa, menularkannya pada yang lain," kata dia.

(Sumber : http://www.neraca.co.id )

Demikian berita dan informasi yang dapat dutaguru.com berikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, Untuk info terbaru lainnya, bisa kunjungi laman 

Assalamualaikum, WR, WB. Selamat malam rekan-rekan sekalian.

Operator sekolah memiliki peran vital dalam mengolah data pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, sehingga perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, banyak program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah tidak lepas dari keberadaan sistem Data Pokok Pendidikan.
Dengan tanggung jawab yang begitu berat, tak heran jika seorang operator sekolah berharap ada kompensasi yang diberikan atas apa yang dilakukan.

                                      

Dan selama ini, honor operator sekolah masih menjadi perbincangan, karena sejauh ini operator sekolah belum mendapatkan honor rutin bulanan yang tertuang secara sah dalam juknis BOS, termasuk didalam Juknis BOS 2016 ini.

Berikut ini ketentuan pemberian honor operator sekolah sesuai juknis BOS 2016.

                                                 

                                                 

padding: 0px; vertical-align: baseline;">Honor operator Dapodik sesuai Juknis BOS 2016
Kebijakan pembayaran honor untuk operator pendataan disekolah sesuai Juknis BOS 2016 adalah sebagai berikut ini:

1. Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi disekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan operator Dapodik.
2. Jika memang tidak ada tenaga adminsitrasi yang berkompeten disekolah tersebut, maka sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas ( outsourching) yang diberi honor sesuai dengan waktu pekerjaan, jadi ditak dibayar rutin per bulan.
3. Untuk standar besaran honor operator Dapodik mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku didaerah tersebut sesuai dengan beban kerja.

Jadi, untuk honor operator sekolah sesuai Juknis BOS 2016 tidak dibayarkan rutin perbulan, melainkan insidentil dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan.

(Sumber : http://infokepegawaian.blogspot.co.id )

Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan sekalian.