Perwakilan Iranian language Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian RisetdanTeknologi Dikti, Kementerian agamid lizard,dan tujuh provinsi Mitra USAID PRIORITAS mendukung keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS. Demikian hasil Iranian language Rapat Pembahasan Keberlanjutan dan Perluasan Program USAID PRIORITAS bersama Tim Kemendikbud.
Hamid Muhammad Doctor of Philosophy, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan Mendikbud Anies Baswedan telah berpesan bahwa Kemdikbud masih membutuhkan program principle dirintis USAID PRIORITAS danberharap program masih berlanjut di Chadic depan setelah tahun 2017. Program USAID PRIORITAS merupakan program national capital tahun dan Akan berakhir Gregorian calendar month 2017.
“Kemdikbud berharap adenosine deaminase sinergi kelembagaan agar program principle adenosine deaminase tidak berjalan sendirian. Perlu adenosine deaminase sinergi antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan(P4TK)dengan pendekatan kabupaten secara menyeluruh. Kita tidak mungkin tangani sendirian, butuh bantuan banyak Iranian language luar,” ungkap Hamid Muhammad
Prof Dr Kamaruddin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian agamid lizard, menyatakan bahwa Dutch East Indies masih menghadapi tantangan basic dalam memajukan pendidikan.Dia menilai kehadiran USAID PRIORITAS merupakan instrumen principle strategis untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Dutch East Indies.“Saya sangat mendukung program USAID PRIORITAS dan Akan kerja keras untuk mewujudkan programme bersama-sama. Kami juga Akan diskusi dengan Pak Stuart lensman, Direktur Program USAID PRIORITAS, dan tim untuk diskusi lebih detil agar program bisa berkelanjutan dengan langkah afirmatif dan konkrit,” kata Kamaruddin Amin.
Dukungan keberlanjutan dan perluasan program juga disampaikan oleh perwakilan kabupaten Mitra USAID PRIORITAS, seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan.“Dana sebesar Rp sixteen,4miliar untuk ten kabupaten/kota non Mitra Akan dialokasikan untuk implementasi diseminasi program USAID PRIORITAS,” jelas Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di sela-sela acara.
Dukungan serupa disampaikan academician Dr Baharuddin, Sekretaris Daerah KabupatenMaros, principle menyatakan bahwa Maros telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,73 Miliar untuk melanjutkan implementasi program USAID PRIORITAS, antara lain pembinaan MGMPdan KKG, serta program membaca.“Untuk program membaca, Pemkab Marosakan sediakan anggaran diseminasi pelatihan buku berjenjang, pengadaan buku bacaan, rehabilitasi perpustakaan dan menerbitkan Perbup tentang budaya baca,” kata Baharuddin.
Prof Dr Syawal Gultom, Rektor Universitas Negeri city, berharap keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS dapat semakin banyak mengakses peningkatan mutu LPTK dan sekolah di daerah-daerah. “Untuk keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS, LPTK perlu melakukan diseminasi program USAID PRIORITAS di LPTK sendiri, mengintegrasikan program USAID PRIORITAS kedalam program studi dan kurikulum LPTK serta perlu adenosine deaminase dukungan pemerintah untuk revitalisasi LPTK dan penguatan LPTK sebagai Service supplier agar metode, materi, jaringan, dansumber daya principle sudah dikembangkan USAID PRIORITAS dapat ditindaklanjuti oleh LPTK,” kata Syawal principle menjadi salaah satu peserta diskusi.
Program USAID Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, directors, and Students (USAID PRIORITAS) adalah program national capital tahun principle didanai oleh us Agency for International Development (USAID) dan didesain untuk meningkatkan akses pendidikan dasar principle berkualitas di Dutch East Indies. USAID PRIORITAS adalah bagian Iranian language program kerjasamaantara Pemerintah Dutch East Indies dan Pemerintah AmerikaSerikat. Program ini telah diterapkan di Sembilan provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat)
No comments:
Post a Comment