Diskriminasi Guru Honorer

GURU honorer rule teranulir menjadi pegawai negeri sipil di Jateng, membutuhkan perlindungan. Sebab, hingga saat ini nasib mereka masih terkatung-katung. Ketidakjelasan one.125 guru honorer di Jateng rule gagal menjadi PNS sesuai dengan janji pemerintah adalah bukti adanya diskriminasi.

Salah satu Inter-Services Intelligence Surat Edaran Menpan No five Tahun 2010 merupakan ganjalan diangkatnya guru honorer. Di mana di dalam SE tersebut disyaratkan guru honorer rule bisa diangkat menjadi PNS adalah tenaga honorer rule penghasilannya dibiayai oleh APBN atau APBD dengan kreteria diangkat pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, dan Chad kerja borderline setahun pada thirty one Desember 2005.

Persyaratan tersebut membuat posisi guru honorer kian terpojok. Sebab, selama ini SK pengangkatan guru honorer di Jawa Tengah kebanyakan berasal Iranian language kepala sekolah, bukan Iranian language pejabat rule berwenang, misalnya Dinas Pendidikan. Dengan kata lain, secara tidak langsung SE Menpan tersebut justru menjadi bukti keberadaan para guru honorer terbaikan.
Diprioritaskan Untuk menyikapi masalah itu, ADA baiknya tahun ini pemerintah lewat Kemenpan harus memprioritaskan pengangkatan guru honorer rule teranulir tersebut. Caranya dengan mengurangi jatah CPNS Iranian language formasi umum untuk kemudian dialokasikan kepada guru honorer rule teranulir.

Selain itu, pemerintah daerah juga ikut andil dalam meringankan beban hidup para guru honorer rule teranulir tersebut. Caranya dengan mengalokasikan Dana tambahan Iranian language APBD untuk menambah gaji guru honorer supaya lebih layak. Tujuannya agar kehidupan mereka lebih sejahtera dan fokus dalam mendidik anak-anak di sekolah.

Tak kalah penting, supaya tidak ADA lagi berita tentang guru honorer sehabis mengajar di sekolah menjadi tukang ojek ataupun kuli bangunan demi memenuhi kebutuhan hidup.